Penerbit Perguruan Tinggi di Indonesia Kini dan Esok

oleh Dr. Purnomo Ananto, M.M.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan khusus Pasal 51 menegaskan bahwa Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi agar menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata. Penerbitan Buku tersebut difasilitasi oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Amanat undang-undang tersebut dapat kami maknai bahwa sudah seharusnya Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat memiliki Lembaga Penerbit Perguruan tinggi sendiri.

Penerbit Perguruan Tinggi atau University Press, mempunyai arti strategis dan berperan laksana jantung dalam kehidupan sebuah perguruan Tinggi. Oleh karena itu, Lembaga Penerbitan sebagai media dimana sivitas akademika dapat menuangkan ide-ide barunya, menyampaikan IPTEKS baru hadil risetnya melalui buku dan media komunikasi yang lain perlu mendapat perhatian yang serius dari Pimpinan Perguruan Tinggi. Ibarat gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, seorang dosen mengakhiri karirnya dengan buku. Buku tidak hanya penting sebagai bahan ajar bagi mahasiswa, namun juga media pembelajaran bagi masyarakat.

Dengan demikian melalui buku, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara terintegrasi. Buku sebagai wadah yang menampung dan menyebarluaskan IPTEKS baru hasil riset dosen dan mahasiswa, mempunyai arti strategis bagi pemban- gunan masyarakat dan bangsa. Impor IPTEKS baru dari luar negeri lambat laun harus dapat diberhentikan melalui penerbitan buku sendiri. Impor IPTEKS baru, tidak hanya harus dibayar mahal oleh negara pengimpor, berupa harga buku yang mahal, penggunaan hak patent dan pembagian keuntungan perusahaan, namun juga IPTEKS baru tersebut belum tentu cocok bagi kondisi politik, sosial, ekonomi, dan geografis di Indonesia. Semua itu, akan terselesaikan melalui buku.