APPTI, Perpusnas, & Pihak Terkait Lainnya Menindaklanjuti Kebijakan Single Account pada Forum Konsultasi Publik

Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mengadakan Forum Konsultasi Publik Layanan ISBN pada Rabu, 1 Juli 2026. Hal ini dilakukan sebagai upaya tindak lanjut terhadap Kebijakan Single Account yang menjadi isu hangat di tengah pelaku industri penerbitan buku akhir-akhir ini. Forum tersebut dihadiri oleh 23 orang perwakilan dari berbagai stakeholder, diantaranya Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (AРРТІMA), Duta Baca Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Penulis & Penerbit Profesional Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Media Massa, dan beberapa penerbit, baik penerbit perguruan tinggi maupun penerbit swasta.

Forum konsultasi Publik tersebut menghasilkan 4 keputusan yang diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Keputusan tersebut, yaitu

1. Nama imprint atau lini penerbitan yang akan didaftarkan cukup dicantumkan dalam akta notaris, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan administratif dalam proses pendaftaran lini penerbitan pada layanan ISBN karena pendirian PT baru dan persyaratan kepemilikan merk dinilai memberatkan karena proses yang relatif lama.
2. Pembatasan jenis terbitan yang diakomodasi dalam layanan ISBN bagi penerbit perguruan tinggi terbatas pada buku ajar, monograf, buku referensi, dan bunga rapai dicabut sehingga penerbit perguruan tinggi tidak lagi dibatasi dalam menerbitkan karya kreatif.
3. Kebijakan pemblokiran akun penerbit yang tidak mematuhi aturan serat simpan karya cetak karya rekam akan mulai diterapkan pada pertengahan Juli 2026. Batas waktu pelaksanaan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam telah diputuskan sejak 2021 lalu, terkait hasil diskusi pemutihan serah simpan karya cetak karya rekam, dilaporkan kepada Kemenkum, Kemenkeu, dan BPK. 
4. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait API SINTA yang sedang disiapkan karena banyak aduan dari penulis yang mengeluhkan buku mereka yang sudah ber-ISBN tapi tidak terdata di SINTA.

Stakeholder yang hadir dalam forum akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.