APPTI Dorong Penguatan Ekosistem Perbukuan dan University Press dalam Transformasi Pendidikan Tinggi

Jakarta, 29 September 2026 — Afiliasasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) mendorong penguatan ekosistem perbukuan dan University Press sebagai bagian penting dalam pembangunan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut disampaikan APPTI melaui Ketua Umumnya Prof, Dr. Purnomo Ananto, MM. dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama sejumlah pemangku kepentingan pendidikan pada Senin, 28 September 2026, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta. RDPU dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si., dan membahas penyampaian masukan serta aspirasi di bidang pendidikan, khususnya masukan untuk revisi RUU SISDIKNAS.

APPTI Tekankan Ekosistem Perbukuan dan University Press

Dalam paparannya, APPTI menyampaikan perlunya penguatan ekosistem perbukuan dan University Press, sekaligus memastikan pemerataan akses dan mutu pendidikan tinggi melalui pendanaan yang adil.

Selain itu APPTI juga menyoroti pentingnya keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam kebijakan pendidikan tinggi, termasuk perlunya mempertimbangkan dampak kebijakan kuliah gratis di PTN terhadap keberlangsungan ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Perspektif tersebut menempatkan penerbitan perguruan tinggi bukan semata-mata sebagai kegiatan produksi dan distribusi buku, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur akademik yang mendukung proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyebarluasan pengetahuan.

Transformasi Digital dan AI Menjadi Agenda Pendidikan Tinggi

RDPU juga mencatat kebutuhan untuk memperkuat transformasi pendidikan tinggi berbasis digital dan kecerdasan artifisial (AI). Universitas Insan Cita Indonesia menyampaikan pentingnya transformasi kebijakan pendidikan tinggi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, termasuk perluasan akses melalui teknologi, pemerataan infrastruktur digital, standar layanan dan penjaminan mutu pembelajaran digital, penguatan kompetensi dosen, serta tata kelola etika AI.

Bagi ekosistem penerbitan perguruan tinggi, perkembangan tersebut membuka ruang bagi transformasi dari penerbitan buku konvensional menuju digital publishing, multimedia publishing, e-book, open educational resources, dan berbagai bentuk produk pengetahuan digital.

Transformasi tersebut sekaligus membutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia penerbitan, mulai dari editorial digital, desain konten, pengelolaan metadata, distribusi digital, pemasaran, hingga pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.

Penerbit Perguruan Tinggi sebagai Bagian dari Ekosistem Pengetahuan

Penguatan University Press juga memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem pengetahuan di perguruan tinggi. Melalui University Press, hasil penelitian, pemikiran akademik, buku ajar, monograf, referensi, dan berbagai karya ilmiah dapat dikembangkan menjadi produk pengetahuan yang lebih mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat. untuk itu, penguatan University Press perlu berjalan bersama dengan peningkatan kualitas editorial, tata kelola penerbitan, perlindungan hak cipta, transformasi digital, pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, dan perluasan jejaring distribusi.

Kesimpulan sebagai masukan untuk Komisi X DPR RI menyangkut Kebijakan Pendidikan :

1. Perlunya pemerintah memperkuat transformasi pendidikan tinggi berbasis digital dan AI, memperkuat ekosistem perbukuan dan University Press, menata kebijakan dan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran dan berkeadilan, serta memperkuat pendidikan inklusif melalui peningkatan kompetensi, riset, penjaminan mutu, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
2. Menuju Ekosistem Perbukuan Perguruan Tinggi yang Adaptif. APPTI memandang perkembangan pendidikan tinggi membutuhkan ekosistem perbukuan yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pembelajaran. Dimana kedepannya, penerbit perguruan tinggi dapat dikembangkan tidak hanya sebagai unit penerbitan buku, tetapi sebagai pusat pengembangan dan diseminasi pengetahuan, yang menghubungkan sivitas akademika dengan masyarakat melalui berbagai format dan kanal penerbitan.
3. Empat persoalan utama yang menjadi sorotan APPTi adalah (1) Pembajakan: Lemahnya penegakan hukum dan beban pembuktian pada penulis/penerbit; (2) Platform Digital : Buku bajakan tumbuh massal di marketplace dan media social; (3) Ekosistem Penerbitan : Insentif pajak belum maksimal; beban operasional dan pembajakan mengancam penerbit; dan (4) Akses buku bermutu : Perpustakaan daerah, sekolah, dan perguruan tinggi masih kekurangan koleksi bermutu.
4. Lima isu strategis pendidikan tinggi, yang meliputi : (1) UKT : Keterjangkauan pendidikan dan beban finansial mahasiswa; (2) Lulusan : Relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja; (3) Mutu : Kesenjangan fasilitas, teknologi, dan akses antara wilayah; (4) PTS : Penurunan pendaftar dan tantangan keberlanjutan; dan (5) Kuliah Gratis : Dampak kebijakan PTN terhadap peta persaingan PTS.

Dengan demikian, penguatan APPTI dan University Press dapat menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi dan pengetahuan Indonesia yang adaptif terhadap transformasi digital, sekaligus tetap menjaga mutu akademik, keberlanjutan kelembagaan, dan akses masyarakat terhadap pengetahuan.